AGAK merisaukan saat menyaksikan politisi yang tersandung korupsi, mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian. Politisi di parpol-parpol besar dan menengah yang memiliki kursi di parlemen sebagian besar tersangkut masalah penyalahgunaan uang negara ini, dengan berbagai ukuran dan modusnya.

Disatu sisi kondisi seperti ini memprihatinkan. Disisi lain, itulah pelajaran berharga yang dapat dijadikan alasan kuat untuk membenahi parpol di tengah arus tuntutan reformasi parpol.

Sejak lima tahun lalu peringatan soal ini sudah sering didengungkan. Mulai dari perlunya parpol berbenah diri dalam mengelola organisasi kekuasaan secara lebih baik. Di antaranya memperbaiki fungsi representasi, menjaga integritas moral berpolitik, serta memperkuat kembali ideologi. Peringatan itu melalui temuan riset, training, diskusi, seminar ataupun melalui tulisan-tulisan dan analisis di media massa. Isinya berupa kritik maupun input-input yang konstruktif, yang secara substansi menaruh harapan agar mereka berubah.

Tetapi, faktanya hanya sedikit saja politisi atau parpol secara kelembagaan yang mempertimbangkannya. Bahkan, ragam gejala menurunnya angka pemilih, tingginya angka golput, serta gugatan para anggota atau konstituen pada politisi di eksekutif dan parlemen tidak dipahami sebagai bentuk krisis kepercayaan yang harus segera direspons. Rata-rata pada 'cuek'.

Nah, siapa yang kira-kira cenderung diperhatikan dan ditaati politisi di parpol itu? Ternyata hanya KPK yang mujarab dan diperhatikan oleh politisi di parpol itu. Kritik publik yang bermunculan hanya ditanggapi sambil lalu, sementara giliran politisinya ditangkap KPK, apapun parpolnya, begitu cepat menanggapinya. Tiba-tiba menggelar konfrensi pers, keributan menjadi-jadi dengan segala reaksi kontroversi. Dengan langkah gesit pengurus parpol memobilisasi sumberdaya untuk konsolidasi, sederet langkah-langkah hukum, maupun menggelar forum-forum klarifikasi. Polanya hampir sama dilakukan oleh parpol. Kasus korupsi yang menimpanya, membuat para politisi di parpol di satu sisi makin ‘kompak’ untuk saling membela dan melindung. Tetapi juga berisiko ‘terbelah dalam faksi-faksi’.

Ironisnya, politisi cenderung menikmati ‘situasi darurat’ dibanding menata organisasi dalam sistem dan pelembagaan demokrasi yang kuat. Energi mereka begitu tumbuh jika menghadapi masalah, itupun terkait dengan hukum terutama kasus korupsi. Sementara perhatian publik pada parpol, baik itu kritik yang dilontarkan aktivis LSM, analisis pengamat, masukan peneliti, seruan tokoh-tokoh masyarakat, gerakan masyarakat 'grass root', serta ulasan media massa ternyata kurang menumbuhkan energi politisi untuk bangkit berbenah.

Jika masalah ini terus berulang, bahkan makin diawetkan karena lingkungan politik yang pragmatis, maka pembicaraan mengenai peluang perubahan ke depan menjadi pesimis. Momentum Pemilu  2014 apakah akan menjadi pintu perbaikan kualitas demokrasi, sangat ditentukan oleh kemampuan memperbaiki agenda ekonomi politik yang berlangsung sejauh ini, belajar dari kegagalan masa lalu. Komitmen dan konsistensi menjaga norma demokrasi dan kemampuan menterjemahkannya menjadi kebijakan yang konkrit dan praktik keseharian membantu mencapai harapan perbaikan.

Waktu terus berjalan. Rasanya belum terlambat untuk menjemput Pemilu 2014 jika ada keseriusan. Saatnya mendorong para politisi di parpol itu untuk meyakini bahwa, mendengarkan aspirasi masyarakat dan membenahi kerja kekuasaan sesuai prinsip demokrasi dan moralitas politik sangat penting, dari pada menunggu teguran dan ditangkap KPK.

SUMBER

Demokrasi Kaum Penjahat

 

AKHIR-AKHIR ini silih berganti para elite politik terjerat kasus korupsi. Baik pucuk pimpinan partai maupun mereka yang duduk di badan legistatif DPR dan DPRD. Ada yang masih dalam proses menjadi tersangka. Tidak sedikit  menjadi penghuni hotel pordeo. Beberapa di antaranya telah dipindahkan ke Sukamiskin Bandung, penjara khusus para koruptor.

Pengasingan itu tidak membuat efek jera. Justru belakangan ini, elite politik yang sedang menjabat Presiden PKS telah menjadi tersangka korupsi dalam kongkalikong impor daging sapi. Kasus korupsi itu telah mengejutkan banyak pihak. Ternyata tidak hanya partai politik yang saat kampanye mengatakan tidak pada korupsi yang terlibat korupsi, tapi partai yang selama ini mengusung slogan partai bersih pun tidak luput dari perilaku korupsi. Terungkapnya kasus itu membuat jagad politik gonjang ganjing. Mengundang tanya, mengapa dalam sistem politik demokrasi yang telah diterapkan sekitar 15 tahun justru korupsi kian merajalela?

Dalam analisis ini kita meminjam pendapat seorang pengamat kawakan perkembangan politik Indonesia, Olle Tornquist (<I>dikutip dalam R William Liddle, 2001: 17<P>) yang pernah meramalkan, bahwa kemungkinan munculnya gejala hantu 'demokrasi kaum penjahat' di Indonesia. Menurut Olle gejala demokrasi kaum penjahat akan muncul di Indonesia, karena demokrasi hanya terjadi secara formal. Demokrasi tidak diikuti dengan partisipasi rakyat secara sungguh-sungguh, baik dalam pemilu maupun dalam kebijakan pemerintah. Demokrasi kaum penjahat ini muncul berkembang dan bertahan karena ada dukungan persekongkolan para penguasa, pengusaha, dan militer. Persekongkolan itu senantiasa berusaha mengooptasi dan menyingkirkan orang-orang yang tidak mau bekerja sama (dicap pembangkang).

Tanda-tanda gejala demokrasi kaum penjahat terlihat dalam perilaku korupsi yang muncul di partai-partai politik selama ini. Korupsi muncul akibat dorongan hasrat para aktor politik ketika berusaha memaksimalkan upaya untuk memenangkan kompetisi dalam merebut singgasana kekuasaan. Gejala korupsi itu tidak hanya muncul di pusat (pusat kekuasaan), tapi juga muncul di provinsi, kabupaten, kota saat politikus lokal berjuang untuk meraih kekuasaan. Dalam meraih kekuasaan itu para politikus tingkat nasional dan lokal amat tergantung pada akses sumber-sumber keuangan daripada kemampuan atau kemauan untuk mewakili rakyat pemilihnya.

Olle mensinyalir benih-benih demokrasi kaum penjahat itu telah ditanamkan, kebanyakan pada masa orde baru (rezim Soeharto). Namun, karena penegakan hukum untuk para koruptor masih lemah, maka korupsi tumbuh subur dan dirawat dengan baik oleh para politisi pada era reformasi.

Para pejuang reformasi sudah berusaha membangun fondasi bagi terbangunnya sistem politik demokrasi yang dapat dipercaya dan stabil. Amat disayangkan fondasi itu secara perlahan telah dihancurkan oleh para penjahat demokrasi yang dihasilkan oleh demokrasi formal (prosedural) selama ini.

Dalam proses konsolidasi demokrasi bukan demokrasi partisipatif seperti yang diharapkan para pejuang reformasi yang berkembang, tapi justru muncul demokrasi kaum penjahat. Apakah pengalaman dan kesalahan itu akan terulang lagi dalam Pemilu 2014? Penjahat-penjahat demokrasi itu dapat disingkirkan bila ada kesadaran kolektif dalam Pemilu 2014 nanti, rakyat memilih para politisi berwatak demokrasi sejati. Bukan penjahat demokrasi bertopeng politisi sekadar mengumbar janji. Semoga.

Oleh: Tadjuddin Noer Effendi

 

SUMBER

Dalam rangka mendorong mahasiswa agar dapat meningkatkan peran serta dalam pcmbangunan masyarakat dan sekaligus untuk mendorong mahasiswa dan atau organisasi mahasiswa dalam membangun jejaring diantara mereka. Direktorai Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikii kembali mengundang berbagai bentuk organisasi mahasiswa baik Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk mengikuti program Hibah Bina Desa tahun 2013.

Program ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk :

1. Berpcran aktif dalam pembangunan. yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan membantu meningkatkan taraf ekonomi dan ilmu pengetahuannya:
2. Menumbuhkan cnipati dan kepedulian mahasiswa pada lingkungan;
3. Menerapkan Ipteks dalam tim kerja yang bersifat interdisipliner; dan
4. Menanamkan nilai kepribadian. keuletan. etos kerja dan tanggungjawab serta karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila;

Kepada organisasi mahasiswa yang berminat dapat mengusulkan proposal yang disusun sesuai panduan dan dikirimkan ke Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti paling lambat tanggal 31 Maret 2013.

Mohon kepada pimpinan PTN bidang kemahasiswaan dan Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah untuk dapat menyampaikan undangan ini dan atau melakukan sosialisasi kepada organisasi/mahasiswa di lingkungan masing-masing. Ketentuan lebih terperinci dapat dilihat pada Pcdoman PHBD Tahun 2013 yang dapat diunduh melalui laman www.dikti.kemdikbud.go.id

 

SUMBER